Ketua DPD Partai Hanura Banten, Eli Mulyadi, SE.M.Ak didampingi Sekretaris DPD Hanura Banten Moh. Rano Alfath saat menyampaikan hasil survai Pilkada Kota Serang di kantor DPD Hanura Banten, Senin (30/10) (Foto: Liputanbanten)

Hasil Survei Hanura Melalui Lembaga Pusat Kajian Politik UI, Vera Unggul Dari Kandidat Lainnya

Serang, Liputanbanten.co.id – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Banten, Eli Mulyadi mengatakan sudah lakukan survei kandidat bakal calon walikota Serang melalui Lembaga Survei Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (UI)

Eli mengatakan dari 420 responden hanya 50 persen menyatakan sikap, hasil survei tersebut tingkat popularitas Vera Nurlaela Jaman lebih unggul dari kandidat lainnya, namun dari tingkat ektabilitas masih di bawah 20 persen.

“Popularitas Vera emang lebih tinggi dari kandidat lainnya, namun ekstabilitas masih rendah di bawah 20 persen yakni 18 persen dari kandidat lainnya,” kata Eli Mulyadi kepada awak media saat ditemui di Kantor DPD Hanura Banten, senin (30/10/2017)

Namun, kata Eli ada 50 persen masyarakat yang belum menyatakan sikap, karena menurutnya masyarakat masih menunggu calon dan partai yang sebenarnya.

“Emang dari survei Vera lebih unggul dari kandidat yang lainnya namun itu baru responden yang menyatakan sikap, kan masih bisa berubah-ubah kalau belum masuk kandidat bakal calon yang sebenarnya masih ada kesempatan untuk kandidat lainnya,” katanya

“Namun jika dipasang-pasangkan dengan kandidat lain, seperti head to head Vera tetap unggul 5 persen dari 6 kandidat seperti Ranta Soeharta, Wahyudin Djahidi, Subadri Usuludin, Syafrudin dan Nuraeni. Apalagi survei perseorangan unggul juga,” lanjutnya

Namun Eli menegaskan dalam hasil survei di atas masih dinamis yang artinya semua kandidat masih memiliki kesempatan bakal diusung oleh partai Hanura.

Setelah melakukan survei, dikatakan Eli akan melakukan rapat dengan tim pusat untuk pemutusan siapa yang akan diusung, pihaknya juga akan melaporkan bahwa partai Hanura siap berkoalisi dengan partai lainnya.

“Setelah ini pihaknya akan rapat sama tim pusat. Akan memutuskan siapa yang akan diusung termasuk kita akan melaporkan udah berkoalisi dengan partai mana aja seperti PDIP sudah siap, koalisi rumah kita sudah siap dan kelompoknya peradaban sudah siap mungkin juga hasil komunikasi dengan partai politik lain berjalan dengan baik. Dan hasil akan rampung pada bulan November,” pungkasnya. (Lb/Herlin)

IMG20170930200541

Input Data Tim Verifikasi DPD Hanura Banten

Serang, Tim verifikasi keangotaan DPD Hanura Banten tengah melakukan input data keanggotaan untuk memenuhi kebutuhan UU No 7 Tahun 2014 sebagai syarat untuk menjadi peserta pemilu 2019. sabtu, (31/09/2017)

Tim verifikasi mempersiapkan dokumen dalam bentuk soft copy dan hard copy, hal ini sebagai syarat untuk pendaftaran ke KPU.

Dokumen verifikasi tingkat provinsi banten telah 100% di lakukan oleh tim, baik tim keorganisaaian dan keanggotaan.

Surat suara

Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (1)

Serang – Setelah disetujui Rapat Paripurna DPR-Ri pada 21 Juli 2017 dinihari, Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 lalu telah mengesahkan Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). UU ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran.

Ditegaskan dalam UU ini, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka;  g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien.

“Penyandang disabilitas yang . memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebigai calon anggpta DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu,” bunyi Pasal 5 UU ini.

Menurut UU ini, peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota. adalah partai politik, yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undangtentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;  e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan  dengan kepemilikan karti tanda anggota;  g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan i. menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

“Partai politik yang telah lulus verilikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu,” bunyi Pasal 173 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 ini.

Ditegaskan dalam UU ini, Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU, dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik, dan disertai dokumen persyaratan yang lengkap.

“Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara,” bunyi psal 176 ayat (4) UU ini.

Adapun penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu, menurut UU ini, dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Sementara penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemiiu

Pemilu DPD

Untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan daerah, menurut UU ini, pesertanya dalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan, di antaranya: a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik, Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka; g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (ima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; h. sehat jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan’narkotika; i. terdaftar sebagai Pemilih; dan j. bersedia bekerja penuh waktu.

Untuk kepala daerah, wakil kepala daeratr, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, menurut UU ini, mengundurkan diri jika ingin menjadi Peserta Pemilu DPD.

Persyaratan dukungan untuk mencalonkan diri sebagai Peserta Pemilu DPD adalah:

  1. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
  2. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih; :
  3. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
  4. provinsi dengan jumtah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih;
  5. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.

“Dukungan sebagaimana dimaksud tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan,” bunyi Pasal 183 ayat (2) UU No. 7 Taahun 2017 ini.

Sengketa Partai

UU ini juga mengatur mengenai kemungkinan terjadinya perselisihan kepengurusan partai politik. Menurut UU ini, kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan pasangan calon dan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoreh putusan Mahkarmah Partai atau nama lain, dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dalam hal masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau nama lain sebagaimana dimaksud, menurut UU ini,  kepengurusan partai politik-tingkat pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon dan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten /kota merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud, menurut UU ini, wajib didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintatran di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitng sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wqiib ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya persyaratan.

“Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan partai politik yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota adalah kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalam keputisan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia,” bunyi Pasal 184 ayat (4) UU ini.

“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 573 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017 itu.

Sumber : Humas Setneg

Eli

Ketua DPD Hanura Banten Petakan Strategi Pemenangan Pileg 2019

Serang, Ketua DPD Partai Hanura Banten memberikan pemaparan terkait strategi pemenangan pemilu tahun 2019, hal ini disampaikan saat pelaksanaan Rapimda Partai Hanura Banten di Gedung DPD Partai hanura Banten, jalan Syech Nawawi Al Bantani Curug-Kota Serang, Rabu (27/09/2017).

strategi ini sangat penting karena dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pemaparannya ketua DPD Hanura Banten Eli Mulyadi pada Pileg tahun 2019 pola penempatan kursi berubah dari pileg sebelumnya, dengan UU No 7 Tahun 2017 sistem proposional terbuka terbatas ini tentunya harus di pahami oleh semua bacaleg dari partai Hanura, karen sangat berbahaya sekali apabila perolehan suara di setiap dapilnya di bawah rata-rata BPP.

Rapimda Hanura

OKK dan Bappilu DPP Tekankan Pada Verifikasi KPU

Serang – DPP Partai Hanura memberikan spirit untuk membangun pondasi kader melalui Rapimda DPD Hanura Banten, spirit tersebut untuk memacu para kader dalam menghadapi pileg 2019 menuju Hanura 3 besar, hadir pada kesempatan ini sebagai narasumber dari DPP Partai Hanura diantaranya Benny Ramdhani, Andreanus Garu, Suharja, Syaefunur. Rabu (27/09/2017).

Menurut benny bidang keorganisasian lebih mengkonsentrasikan pada persiapan verifikasi KPU yang saat ini sedang kita kerjakan bersama-sama. Pelaksanaan verifikasi faktual dan administrasi harus dapat di selesaikan sampai akhir september.

Sementara bidang keanggotaan menyamapikan target KTA 10 juta anggota untuk dapat meloloskan hanura pada pemilu 2019. Sehingga DPD, DPC, PAC dan Bacaleg harus dapat mengumpulkan KTA minimal 1000 KTA. sementara Bappilu meminta kader hanura harus konsiten pada penerapan strategi pemenangan di akar rumput sehingga partai hanura dapat menembus 3 besar pada pileg 2019.

sebagai partai kader perlu kiranya ada kaderisasi, sehingga bidang kaderisasi DPP akan mengadakan Bintek tingkat Pratama sebanyak 5000 peserta ini untuk dijadikan traening di tingkat bawah, sehingga pola kaderisasi dapat berjalan.

IMG20170927115600

Hanura Banten Laksanakan Rapimda

Serang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Banten, melaksanakan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) se-Provinsi Banten, acara tersebut di buka oleh Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Hanura Benny Ramdhani. Rabu (27/09/2017).

Dalam sambutannya Beny mengharapkan proses verifikasi harus sukses, sehingga pada target hanura untuk nembus menjadi 3 besar akan tercapai.

Hadir dalam mengisi acara Rapimda bidang keanggotaan, bidang kaderisasi DPP partai Hanura, Akademisi Untirta Gandung Ismanto, Kpu Banten Syaeful Bahri.

Sementara itu pada sambutan ketua DPD Hanura Banten Eli Mulyadi menyampaikan proses verifikasi DPD Banten telah 90% di selesakian oleh DPC.

Peserta yang hadir pada rapimda I Partai Hanura banten diantaranya pengurus DPD, KSB dan bidang Keorganisasian, Keanggotaan DPC Se-Banten. (ags)

Penutupan Rakornas 1

OSO Tutup Rakornas I DPP Partai Hanura

Serang – Ketua Umum DPP Partai Hanura Dr. H. Oesman Sapta Odang menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) I Partai Hanura yang di selenggarakan dari tanggal 25-26 September 2017 di Kota Serang Provinsi Banten, Selasa (26/09/2017).

Keputusan hasil Rakornas DPP Partai Hanura menghasilkan beberapa keputusan, hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Syarifudin Suding saat mendampingi Ketua Umuum pada penutupan Rakornas.

“semua kader partai hanura harus melaksanakan keputusan DPP hasil Rakornas, Hasil rakornas tersebut harus ditaati dan dilaksanakan dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota” ujarnya.

Dalam melaksanakan verifikasi KPU lolos atau tidaknya partai hanura berada pada kader partai hanura, kita harus kerja keras untuk lolos verifikasi dan mencapai target yang kita inginkan menjadi partai Hanura masuk 3 (tiga) besar.

Sementara itu Ketua Umum menyampaikan ucapan terimakasih kepada DPD Partai Hanura Provinsi Banten yang telah menjadi tuan rumah pada Rakornas I DPP Partai Hanura, hal ini di sampaikan Ketua Umum di depan forum Rakornas I “terima kasih saya ucapkan kepada DPD Hanura Banten yang telah menjadi tuan rumah Rakornas I dan telah menjadi contoh DPD lain dalam pelaksanaan Rakorna I” Ujar Ketua Umum pada sambutan Penutupan.

Sebelum di tutup Ketua Umum mengabsen peserta Rakornas untuk maju kedepan dan dirinya menyampaikan rasa bangga terhadapa para Ketua DPD se-Indonesia yang telah hadir dari pertama pelaksanaan Rakornas sampai akhir pelaksanaan Rakornas, “saya ingin memberikan penghargaan kepada DPD yang masih konsisten mengikuti Rakornas sampai selesai”. (ags)

Rakornas DPP Partai Hanura, Sukses Verifikasi KPU bagian Strategi Pemenangan Partai Hanura Menuju 3 (Tiga) Besar Pada Pemilu 2019, Senin (25/09/2017) (Foto: Liputanbanten)

DPP Hanura Targetkan Tiga Besar di Pemilu 2019

Serang, Liputanbanten.co.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura meminta semua DPD hingga DPC memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Sehingga mimpi untuk mencapai kemenangan dalam setiap perhelatan pesta demokrasi‎ dapat terwujud dengan baik.

Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang mengatakan, bahwa target Hanura pada Pemilu 2019 mendatang adalah masuk dalam tiga besar. Namun hal ini pun tidak terlepas dari ke kompakan dan semangat bersama diantara kader.

“‎Intinya lima S, yaitu strategi, struktur, skill, sistem, spit and target.‎ Saya tegaskan kalau tidak ada misi maka tidak ada target, sehingga jangan mimpi untuk mencapai kemenangan,” kata Oesman saat ‎rapat koordinasi nasional (Rakornas) di hotel Ratu bidakara, senin (25/9)

Menurutnya, partai  pada prinsipnya harus memiliki kader, sebaliknya juga tidak mungkin ada kader jika  tidak ada partai. Terlebih jika partai sudah memiliki tanggung jawab secara otomatis dapat mensejahterakan rakyat.‎”Saya menyampaikan rasa bangga terhadap DPD Hanura Banten atas kesukaeaan telah memiliki gedung secara mandiri,” tuturnya.(Lb/Yna)

Ketua DPD Hanura Banten Eli Mulyadi, Saat di wawancara wartawan. (Dok. Liputanbanten)

Ketua DPD Hanura Tegaskan Belum Rekomendasikan Bakal Calon Walikota Serang

Serang, Liputanbanten.co.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) provinsi Banten menegaskan, pihaknya belum merekomendasikan nama bakal calon Wali Kota Serang yang akan di usung di Pilkada serentak 2018 mendatang.

Eli Mulyadi menyatakan, Partainya tidak mau gegabah menunjuk balon Wali Kota Serang, karena, ia menilai kandidat balon yang mendaftar ke partainya banyak sampai mencapai 22 orang, sehingga pihaknya harus berhati-hati menentukan pilihan.

Pihaknya baru akan merekomendasikan nama balon, setelah melakukan survei yang akan dilakukan pada awal Oktober mendatang.

“Untuk kota serang sabar, menunggu hasil survei dan Harus terukur,” kata Eli seusai meresmikan gedung baru DPD hanura Provinsi Banten, Palima, Kota Serang, kemarin (25/9/2017).

Lanjutnya, Hanura Banten baru merekomendasikan balon untuk tiga kabupaten dan Kota di Banten, notabene petahana, diantaranya, Kabupaten Lebak Pihaknya mengusung Iti Octavia Jayabaya, Kabupaten Tanggerang Pihaknya Mengusung Ahmad Zaki Iskandar dan Kota Tangerang Mengusung Arif Wismansyah.

“Wilayah yang tiga sudah kita rekomendasi ke DPP,” tutup Eli. (Lb/Herlin)

Ketua Umum DPP Partai Hanura, Dr. Oesman Sapta Odang saat meresmikan gedung DPD Partai Hanura Provinsi Banten. Senin (25/09/2017) (Foto: Liputanbanten)

Gedung DPD Hanura Banten Diresmikan

Serang, Liputanbanten.co.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang meresmikan gedung baru Partai Hanura yang terletak di Jl. Syeikh Nawawi Al-Bantani No 66, Kota Serang, Senin (25/9/2017).

Pada kesempatan itu, selain untuk meresmikan gedung tersebut, kedatangan Oesman Sapta ke Banten juga sekaligus untuk bersilaturahim dengan kader, masyarakat dan alim ulama di Banten.

“Kedua saya ingin silaturahmi, ketiga untuk memantapkan verifikasi Hanura, ga ada target, belum sampe kesitu, sabar dikit dong,” kata Oesman usai meresmikan gedung tersebut.

Dengan diresmikannya gedung baru tersebut, ia berharap seluruh kader Partai Hanura bisa bekerja dengan baik untuk mendapatkan kemenangan disetiap Pemilu.

“Kita kerja dulu, nanti baru kita tanya kepada rakyat, hai rakyat sudahkah memakai hati nuraninya, kalau sudah, ini harapan baru kita,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Banten, Eli Mulyadi mengatakan, terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018, ia menargetkan untuk menang untuk setiap calon yang diusung partai tersebut.

“Target sukses Pilkada dengan memenangkan empat wilayah, juga sukses di Pilleg dan Pilpres, kita akan sekuat tenaga kerja politik,” pungkasnya. (Lb/ Mamad)